Jumat, 12 Juli 2013

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Depok



Di tengah pesatnya dan majunya perkembangan perekonomian kota Depok, provinsi Jawa Barat. Tentunya tidak lepas dari perkembangan usaha–usaha yang dilakukan oleh para pengusaha yang ada di kota Depok. Dari usaha berskala kecil menengah sampai usaha berskala besar. Saat ini pemerintah kota Depok sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk lebih menggerakkan roda perekonomian kota Depok yang suda sedemikian maju ini.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Depok melalui Wali Kotanya, Bapak Nur Mahmudi Ismail yang bekerja sama dengan kelompok UKM dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menciptakan produk baru di bidang kuliner. Dimana hal ini seiring dengan program yang digencarkan oleh Pak Walikota yaitu sehari tanpa nasi (one day no rice) yang dilaksanakam setiap hari selasa.

Pak Nur Mahmudi mengatakan bahwa kelompok UKM Gunung Kidul telah mendapat bimbingan teknologi pertanian di Yogyakarta, yakni membuat menu mi alternatif untuk menghindari ketergantungan kepada terigu.

Selain itu ada juga upaya-upaya lain yang dilakukan, seperti mengadakan stand pameran yang diikuti sebanyak 50 UKM kota Depok dalam rangka memeriahkan  seminar nasional “Peranan Masyarakat Perkotaan Terhadap Peningkatan Kualitas Gizi dan Kecerdasan Bangsa” yang dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata beberapa waktu yang lalu. Dimana setiap stand menyajikan kreasi andalan masing-masing.

Tentu saja dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok dan masyarakat kota Depok tersebut dalam rangka lebih memajukan perkembangan usaha kecil dan menengah di kota Depok, sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat Depok mendukung kegiatan tersebut. Karena UKM ini  juga memiliki andil dan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi kota Depok yang kita cintai ini selain sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya.

(sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/2013/06/29/34/755472/depok-gandeng-ukm-gunung-kidul dan http://www.depok.go.id/03/05/2013/10-ekonomi-kota-depok/ukm-depok-semakin-kreatif-dan-inovatif)


Senin, 08 Juli 2013

Asal Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Negara Indonesia

Jika membahas tentang asal muasal sumber pembiayaan pembangunan negara Indonesia itu sendiri sebenarnya cukup banyak, entah itu berasal dari hasil ekspor, pajak, dan sebagainya. Tapi disini saya akan membahas tentang pajak yang notabenenya menjadi salah satu dari sekian banyak sumber pembiayaan yang menjadi penggerak pembangunan perekonomian di Indonesia.


Jika ditelaah lebih luas lagi, sebenarnya yang namanya pajak itu sendiri sudah tidak asing lagi terdengar di kuping hampir atau bahkan semua kalangan masyarakat Indonesia. Karena dari pajak inilah negara kita sangat bergantung terhadap perkembangan pembangunan. Sebenarnya tidak hanya negara Indonesia saja yang mengandalkan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, di berbagai negara di belahan dunia ini juga tidak luput mengandalkan pajak sebagai sumber pembiayaan negaranya tanpa terkecuali negara maju sekalipun (kecuali Brunei Darussalam yang memang negaranya tidak bergantung dengan pajak alias bebas pajak).

Pajak itu sendiri berasal dari pemungutan pajak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari pajak pembangunan atau yang sering kita kenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penghasilan pegawai, pajak kendaraan bermotor, pajak retribusi sampah dan parkir, pajak makanan, dan lain sebagainya. Dari pajak-pajak itulah sebenarnya sumber dari pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Sayangnya beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia justru digemparkan oleh kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, sebut saja kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa anggota Dirjen Pajak lainnya. Kejadian ini sebenarnya sungguh disayangkan, karena masalah ini sangat berdampak terhadap keengganan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk membayar pajak demi pembangunan negara. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan pajak, mereka menganggap bahwa percuma mereka membayar pajak jika pajak yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak berkepentingan yang justru malah menambah harta kekayaan mereka pribadi bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastuktur negara.

Saya berharap agar kasus penyelewangan pajak tersebut tidak terulang lagi, sehingga masyarakat Indonesia kembali bersemangat/bergairah untuk membayar pajak demi pembangunan bangsa ini. Sehingga tercapai suatu perubahan di segala bidang yang lebih maju lagi demi kemaslahatan kita bersama, dimana masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat ke bawah kehidupannya lebih sejahtera dari sebelumnya sehingga tidak ada lagi kemiskinan. Selain itu, dari segi infrastruktur dan pembangunan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi, serta merata sampai ke seluruh pelosok nusantara. Karena pajak ini merupakan salah satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan negara Indonesia yang menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan segala aspek yang ada di negeri ini.